A. MUNAKAHAT
Persoalan
perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk
dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup
manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan
sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi
pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlaq yang luhur dan sentral.
Karena lembaga
itu memang merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya Bani Adam, yang kelak
mempunyai peranan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini.
Menurut Islam Bani Adam lah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah
Ilahi sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Ta’ala.
“Artinya : Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para
Malaikat : “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.
Mereka berkata : “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di muka bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?. Allah
berfirman : “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.
(Al-Baqarah : 30).
PERKAWINAN ADALAH FITRAH KEMANUSIAAN
A.
Islam Menganjurkan Nikah
B. Islam Tidak Menyukai Membujang
TUJUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM
1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri
Manusia Yang Asasi
2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang
Islami
4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada
Allah
5. Untuk Mencari Keturunan
Yang Shalih
TATA CARA PERKAWINAN DALAM ISLAM
1.
Khitbah (Peminangan)
Seorang muslim
yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu,
karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain, dalam hal ini Islam
melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain (Muttafaq
‘alaihi). Dalam khitbah disunnahkan melihat wajah yang akan dipinang
(Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi).
2. Aqad
Nikah
Dalam aqad
nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi :
a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
b. Adanya Ijab
Qabul.
c. Adanya
Mahar.
d. Adanya Wali.
e. Adanya
Saksi-saksi.
Dan menurut
sunnah sebelum aqad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan
Khutbatun Nikah atau Khutbatul Hajat.
3.
Walimah
Walimatul
‘urusy hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin dan dalam walimah
hendaknya diundang orang-orang miskin. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda tentang mengundang orang-orang kaya saja berarti makanan itu sejelek-jelek
makanan. Sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Artinya : Makanan paling
buruk adalah makanan dalam walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja
untuk makan, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang
tidak menghadiri undangan walimah, maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”.
(Hadits Shahih Riwayat Muslim 4:154 dan Baihaqi 7:262 dari Abu Hurairah).
SEBAGIAN PENYELEWENGAN YANG TERJADI
DALAM PERKAWINAN YANG WAJIB DIHINDARKAN/DIHILANGKAN
1.
Pacaran
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Artinya : Jangan sekali-kali seorang laki-laki
bersendirian dengan seorang perempuan, melainkan si perempuan itu bersama
mahramnya”. (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).
Jadi dalam
Islam tidak ada kesempatan untuk berpacaran dan berpacaran hukumnya haram.
2. Tukar Cincin
Dalam
peminangan biasanya ada tukar cincin sebagai tanda ikatan, hal ini bukan dari
ajaran Islam. (Lihat Adabuz-Zafat, Nashiruddin Al-Bani)
2.
Menuntut Mahar
Yang Tinggi
Menurut Islam sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah, tidak
mempersulit atau mahal. Memang mahar itu hak wanita, tetapi Islam menyarankan
agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi.
Adapun cerita
teguran seorang wanita terhadap Umar bin Khattab yang membatasi mahar wanita,
adalah cerita yang salah karena riwayat itu sangat lemah. (Lihat Irwa’ul Ghalil
6, hal. 347-348).
3.
Mengikuti
Upacara Adat
Ajaran dan peraturan Islam harus lebih tinggi dari segalanya. Setiap
acara, upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam, maka wajib
untuk dihilangkan. Umumnya umat Islam dalam cara perkawinan selalu meninggikan
dan menyanjung adat istiadat setempat, sehingga sunnah-sunnah Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam yang benar dan shahih telah mereka matikan dan padamkan.
Sungguh sangat
ironis…!. Kepada mereka yang masih menuhankan adat istiadat jahiliyah dan
melecehkan konsep Islam, berarti mereka belum yakin kepada Islam.
Allah Subhanahu
wa Ta’ala berfirman :
“Artinya : Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki,
dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang
yang yakin ?”. (Al-Maaidah : 50).
Orang-orang
yang mencari konsep, peraturan, dan tata cara selain Islam, maka semuanya tidak
akan diterima oleh Allah dan kelak di Akhirat mereka akan menjadi orang-orang
yang merugi, sebagaimana firman Allah Ta’ala :
“Artinya : Barangsiapa yang mencari agama selain agama
Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia
di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”. (Ali-Imran : 85).
4.
Mengucapkan
Ucapan Selamat Ala
Kaum jahiliyah selalu menggunakan kata-kata Birafa’ Wal
Banin, ketika mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Ucapan
Birafa’ Wal Banin (=semoga mempelai murah rezeki dan banyak anak) dilarang oleh
Islam.Dari Al-Hasan, bahwa ‘Aqil bin Abi Thalib nikah dengan seorang wanita
dari Jasyam. Para tamu mengucapkan selamat
dengan ucapan jahiliyah : Birafa’ Wal Banin. ‘Aqil bin Abi
Thalib melarang mereka seraya berkata : “Janganlah kalian ucapkan demikian !.
Karena Rasulullah shallallhu ‘alaihi wa sallam melarang ucapan demikian”. Para tamu bertanya :”Lalu apa yang harus kami ucapkan,
wahai Abu Zaid ?”. ‘Aqil menjelaskan : “Ucapkanlah : Barakallahu lakum wa
Baraka ‘Alaiykum” (= Mudah-mudahan Allah memberi kalian keberkahan dan
melimpahkan atas kalian keberkahan). Demikianlah ucapan yang diperintahkan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam”. (Hadits Shahih Riwayat Ibnu Abi
Syaibah, Darimi 2:134, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad 3:451, dan lain-lain).
Do’a yang biasa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah
:
“Baarakallahu laka wa baarakaa ‘alaiyka wa jama’a
baiynakumaa fii khoir”
5.
Adanya
Ikhtilath
Ikhtilath adalah bercampurnya laki-laki dan wanita hingga terjadi
pandang memandang, sentuh menyentuh, jabat tangan antara laki-laki dan wanita.
Menurut Islam antara mempelai laki-laki dan wanita harus dipisah, sehingga apa
yang kita sebutkan di atas dapat dihindari semuanya.
6.
Pelanggaran
Lain
Pelanggaran-pelanggaran lain yang sering dilakukan di antaranya
adalah musik yang hingar bingar.
KHATIMAH
Rumah tangga
yang ideal menurut ajaran Islam adalah rumah tangga yang diliputi Sakinah
(ketentraman jiwa), Mawaddah (rasa cinta) dan Rahmah (kasih sayang), Allah
berfirman :
“Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup
tentram bersamanya. Dan Dia (juga) telah menjadikan diantaramu (suami, istri)
rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Ar-Ruum : 21). Marilah kita
berupaya untuk melakasanakan perkawinan secara Islam dan membina rumah tangga
yang Islami, serta kita wajib meninggalkan aturan, tata cara, upacara dan adat
istiadat yang bertentangan dengan Islam. Ajaran Islam-lah satu-satunya ajaran
yang benar dan diridlai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala (Ali-Imran : 19).
“Artinya : Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami
istri-istri dan keturunan yang menyejukkan hati kami, dan jadikanlah kami Imam
bagi orang-orang yang bertaqwa”. (Al-Furqaan : 74).
B. HUKUM WARIS
Hukum
Waris Wanita Menurut Islam dan Kristen
Menurut agama
Islam, anak lelaki mewarisi dua kali lipat di banding anak perempuan, yang di
maksud adalah: Satu orang anak lelaki mendapat dua kali lebih banyak di banding
apa yan anak perempuan dapat. Memprihatinkan bahwa agama Islam adalah agama
yang paling salah dimengerti di dunia, dan undang-undang warisan di agama Islam
ini adalah hanya contoh kecil dari banyak kasus yang perlu dijernihkan. Oleh
sebab itu orang akan menyadari kebijaksanaan dan keadilan nyata dalam agama
Islam dan mulai menghargainya dan menghormatinya.
Saudara/i ku
umat Muslim yang dirahmati Allah, atau rekan-rekan Kristiani, menurut agama
Islam, adalah tanggung jawab seorang pria untuk menyediakan kebutuhan finansial
kepada istri, anak, orang-tua (kalau mereka masih ada), dan saudara perempuan
saya (jika mereka menjadi janda).
Dan jika saya
menolak untuk menyokong saudari perempuan saya yang janda, kemudia jika dia
memutuskan membawa saya ke pengadilan dan menuntut saya, dan membuktikan bahwa
saya mempunyai cukup uang untuk menopang kebutuhan financial istri saya, anak
dan saudari perempuan saya yang janda, maka pengadilan akan memaksa saya untuk
menyantuni hidupnya selama satu bulan dibayar. Undang-undang ini di agama Islam
dianggap undang-undang “Nafaqa”.
Isteri di dalam
agama Islam tidak di wajibkan untuk membiayai keluarganya walau hanya sesenpun,
dan si suami pun tidak berhak meminta darinya sesenpun untuk menopang kebutuhan
rumah tangga. Sebenarnya, ini hanya untuk menunjukkan kepada kalian betapa
hormat dan adilnya Islam terhadap kaum wanita ialah seorang isteri berhak
meminta kepada suaminya untuk membiayai pangan, sandang dan papan bagi
keluarganya.
Selanjutnya,
menurut syariah Islam, suami tidak mempunyai hak untuk memaksa istrinya bekerja
jika si istri tidak berkenan. Namun itu tanggung jawab pokok laki-laki untuk
menyokong keluarganya secara finansial, dan bukan tanggung jawab wanita. Juga,
di agama Islam, istri mempunyai seluruh hak untuk meminta suaminya membayari
pendidikannya jika dia menginginkan untuk pergi belajar.
Wanita di agama Islam mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan,
dan adalah tanggung jawab orang-tua mereka (jika wanita tersebut belum
menikah), atau tanggung jawab suami mereka untuk membayari pendidikan mereka.
Hukum
Waris menurut Alkitab:
Mari kita
melihat “ 8 Dan
kepada orang Israel
Oleh sebab itu
di kata lain, wanita (anak perempuan, saudara perempuan dan ibu) tidak mewarisi
apa saja jika seorang laki-laki (anak lelaki) hadir. Yang berikut ini email
yang dikirim kepada saya oleh saudara Yishan Jufu:
Hukum
Waris Bagi Wanita
Salah satu
perbedaan yang paling penting di antara Quran dan Alkitab adalah sikap mereka
ke pada masalah warisan kaum wanita yang ditinggal oleh ayahnya.Menurut
Bilangan 27:1-11, janda dan saudara perempuan tidak mewarisi apapun.
Anak
perempuan bisa mewarisi hanya jika bapak almarhum mereka tidak mempunyai anak
lelaki.Lain dengan anak lelaki, mereka menerima warisan seluruhnya. Di antara
orang Arab penyembah berhala pra Islam, hak-hak warisan dibatasi secara
eksklusif kepada keluarga pria. Al Quran menghapuskan semua adat-istiadat yang
tak adil ini dan memberikan kepada kaum wanita bagian mereka (4:7,11,12,176).
Cukup nyata
bahwa agama Islam jauh menghormati wanita pada kasus warisan dari pada Alkitab.
Alkitab bahkan sama sekali tidak mengakui keberadaan wanita apabila seorang
anak lelaki ada (hadir). Anak lelaki mendapat seluruh warisan menurut Alkitab.
Di agama Islam,
dengan kata lain, anak perempuan mendapat setengah bagian dari yan anak lelaki
dapat, karena di bawah undang-undang “Nafaqa“,
anak lelaki bertanggung jawab terhadap (1) Istri dan Anaknya; (2) Orang-tua
Tuanya; (3) Saudari Perempuannya yang menjanda.
Dan lagi dalam
agama Islam, istri tidak mesti menyediakan bantuan keuangan apa pun kepada
keluarganya. Karena hal tersebut adalah kewajiban laki-laki. Oleh sebab itu,
sangat adil bagi laki-laki mendapat bagian sepadan dengan dua orang wanita
dalam hukum waris di agama Islam.
Apakah anda
tidak akan setuju dengan saya bahwa jika tanggung jawab laki-laki menyokong
orang-tuanya (kalau mereka jadi tua), istri, anak, dan saudara perempuan janda,
Oleh karenanya hal tersebut masuk akal jika bagian anak lelaki lebih besar
daripada anak perempuan.
C. Hukum Islam dalam
Perspektif Konstitusi
Eksistensi Islam dan
Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia
Membahas
mengenai kehidupan beragama dalam perspektif konstitusi dapat dijelaskan bahwa
setiap warga negara wajib untuk memeluk dan menjalankan agama, termasuk Agama
Islam. Hal ini menjadi suatu konsekuensi bagi pemeluk agama yang bersangkutan
wajib menjalankan syariat agama. Apabila seseorang beragama Islam atau
menyatakan diri beragama Islam, maka dia harus tunduk pada aturan Islam,[17]
bukan justru dia hanya mengaku beragama Islam tanpa melaksanakan kewajibannya
sebagai umat Islam dengan sungguh-sungguh.[18] Pengertian hak beragama hanya
mengenai hak untuk menjalankan salah satu agama yang berlaku di Indonesia
Penekanan
kewajiban untuk menjalankan agama yang diyakini (dalam hal ini adalah Islam)
dbuktikan dengan menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman. Sehingga apabila
prinsip beragama dalam perspektif konstitusi diartikan secara seimbang antara
hak dan kewajiban,[20] maka akan mudah bisa mewujudkan ketertiban hukum,
kehidupan yang saling toleransi, dan ketentraman.
Selanjutnya
mengenai Islam dalam perspektif konstitusi, secara yuridis konstitusional UUD
1945 memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk Agama Islam
untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Eksistensi ideologi
Islam secara expressiv verbis terdapat pada Pembukaan UUD 1945
sekaligus sebagai Pancasila yaitu, “Ketuhanan yang Maha Esa” yang
terkesan mengutip ayat pada Q.S. Al Ihlas pada ayat (1) yaitu قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ ” ” yang berarti “katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa”.
Lebih lanjut pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu “Negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.[21] Sehingga
dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai keislaman yan tinggi yang
berhubungan dengan aqidah (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia.
Sila “Ketuhanan
Yang Maha Esa” mencerminkan sifat bangsa kita yang percaya bahwa terdapat
kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita di dunia sekarang. Ini
memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan
membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti.[22]
Di samping itu,
dalam perspektif konstitusi terdapat keseimbangan mengenai hubungan negara,
hukum, dan agama. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran
yang terdalam, terbukti prinsip ketuhanan menjadi sila yang pertama dalam
Pancasila.
Prinsip-prinsip
Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fiqih sebagimana dikatakan oleh
Juhaya S. Pradja yaitu:[23]
- Prinsip tauhidullah,
- Prinsip insaniyah,
- Prinsip tasamuh,
- Prinsip ta’awun,
- Prinsip silaturahim bain annas,
- Prinsip keadilan, dan
- Prinsip kemaslahatan.
Selanjutnya
menurut Muhammad Thahir Azhary, Agama Islam dalam sistem hukum nasional
terdapat berbagai relevansi hukum, baik dalam bentuk konsep maupun praktik
hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:
- prinsip permusyawaratan, di dalam Alquran
terdapat dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu
prinsip dasar nomokrasi (negar hukum) yang mempunyai relevansi dengan
hukum di Indonesia, yaitu terdapat pada Q.S. Al Syura ayat (38),وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ . ayat ini menggambarkan bahwa dalam setiap
persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi selaku
mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya.
Selanjutnya dijelaskan pula dalam Q.S. Ali Imran ayat (159), yaitu; “وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ” yang berarti “dan bermusyawarahlah engkau
dalam setiap setiap urusan”. Ketentuan dalan
- prinsip keadilan, prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam hukum Islam. Perkataan adil (al ‘adl, al qisth, dan al mizan) menempati urutan ketiga yang paling banyak disebut di dalam Alquran setelah kata “Allah” dan “ilmu pengetahuan”. Sehingga disimpulkan bahwas Islam mengajarkan manusia di duia untuk selalu berbuat adil[24] dengan mengedepankan integritas yang tinggi. Lebih lanjut isebutkan dalam Q.S. Annisa’ ayat (135) berbunyi “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ” yang berarti “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu”.[25] Secara konstitusional konsep dan prinsip keadilan dapat ditemukan pada sila ke lima pada Pancasila, yang menjadi landasan dasar dari tujuan dan cita-cita-cita negara (staatsidee) sekaligus sebagai landasan filosofis negara (filosofische grondslag).
- Prinsip persamaan atau kesetaraan[26] dan hak asasi manusia, prinsip persamaan dalam hukum Islam mencakup persamaan dalam segala bidang termasuk di bidang politik, hukum dan sosial. Perdamaan di bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama[27] terhadap semua orang tanpa memandang kedudukan asalnya (original position). Prinsip persamaan, termasuk prinsip kebabasan yang sama tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and fredoms of citizens). Berkaitan dengan hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita (gender) dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945 Pasca amandemen.[28] Dalam Q.S. Al Baqarah ayat (228) disebutkan “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا . وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ” yaitu para perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.
- Prisip peradilan yang bebas, yaitu peradilan yang berguna memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (justiciabelen)[29]. Justice Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus kebebasan dari segala macam bentuk pressure (tekanan) dan campur tangan kekuasaan eksekutif. Bahkan kebebasan tersebut mencakup pula wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seseorang penguasa apabila ia melaggar hak-hak rakyat.[30] Prinsip peradilan yang bebas dijelaskan dalam Q.S. An nisaa ayat (58) yang berbunyi “وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” yang berarti “Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil”. Dalam bidang justisial, secara normatif mewajibkan tercantum kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”[31] pada setiap putusan hakim. Di samping itu, mengenai peradilan terdapat pengakuan eksistensi terhadap Peradilan Agama sebagai peradilan yang independen.[32] Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang Islam dengan kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang Islam.[33]
- Prinsip kesejahteraan, dalam prinsip ini ada motivasi pelaksanaan prinsip kesejahteraan yaitu doktrin Islam “hablun min Alah wa hablun min annas”, yaitu aspek ibadah dan aspek mu’amalah. Dengan kata lain, realisasi prinsip kesejahteraan itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.[34]
Relasi
Agama dan Negara dalam Perspektif UUD 1945
Dalam membahas
hubungan antara negara dengan Agana Islam tersebut kiranya layak
dipertimbangkan beberapa pemikiran dari kalangan intelektual Islam. Teori-teori
yang dikembangkan oleh kalangan intelektual Islam kodern mengenai hubungan
antara agama dengan negara yaitu: antara agama dan negara tidak perlu
dipisahkan, karena Islam sebagai agama yang integral dan komprehensif mengatur
baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi.[35]
Berdasarkan
pengalaman sejarah Negara Indonesia dalam rangka mengimplementasikan UUD 1945
dalam hubungannya dengan kehidupan keagamaan, maka muncul respons-respons
negatif terhadap UUD 1945, terutama pada Pancasila dalam hubungan negara dan
agama dari kalangan politik Islam. Apapun alasan yang dikemukakan tidak
didasarkan pada tealitas objektif, tetapi yang jelas ungkapan-ungkapan tersebut
menunjukkan adanya suatu kekacauan pengetahuan (epistemology mistake)
akan Pancasila dan kekerdilan pemikiran anak bangsa tentang filsafat dan
kepribadiannya sendiri.[36]
Pancasila lahir
dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme da imperialisme, sehingga
diperlukan persatuan dan persaudaraandi antara komponen bangsa. Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan
persaudaraan tersebut, karena sejarah bangsa Indonesia
Prinsip
ketuhanan berangkat dari keyakinan bahwa manusia merupakan ciptaan tuhan yang
dilahirkan untuk mengembn tugassebagai khalifah di bumi dengan tugas
utama mengelola alam sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan
bersama seluruh umat manusia dan segeap makhluk hidup, serta untuk menjaga
kesiambungan alam itu sendiri.[38]
Prinsip
ketuhanan juga berarti bahwa tindakan setiap manusia termasuk dalam mengelola
bangsa dan negara akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Di
samping itu penataan hubungan antara agama dan negara harus dibangun atas
dasar simbiosis mutualistis di mana yang satu dan yang lain saling melengkapi.
Dalam konteks ini agama memberikan kerohanian yang dalam sedangkan negara
menjamin kehidupan keagamaan.[39]
Selanjutnya
dalam toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia dijamin oleh konstitusi
negara, yaitu Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2). Berkaitan
toleransi dalam kehidupan umat beragama di negeri ini nampaknya the founding
parents senada dengan Piangam Madinah Pasal 25 dan Paal 37, bahwa umat muslim
hidup secara dama dengan umat agama lainnya dan menciptakan perdamaian (mu’ahad).
